Lampung Barat — Kinerja aparatur Pekon Sinar Jaya, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, kembali menjadi sorotan. Publik mempertanyakan efektivitas tugas dan fungsi perangkat pekon yang dinilai tidak berjalan optimal. Sejumlah pihak menilai roda administrasi pekon hanya bertumpu pada juru tulis (jurtul) dan bendahara, sementara perangkat lain tidak menunjukkan kinerja yang sepadan.
Dugaan bahwa aparatur pekon tidak mampu menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) secara mandiri memperkuat indikasi lemahnya kapasitas pengelolaan administrasi dan anggaran di tingkat pekon. Kondisi ini dikhawatirkan berpotensi memicu persoalan akuntabilitas serta menghambat realisasi berbagai program pembangunan di tingkat desa.
Desakan muncul agar Kepala Dinas PMD Lampung Barat, Bulki, dan Inspektur Kabupaten, Mat Sukri, segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aparatur Pekon Sinar Jaya. Publik menilai perlunya pembinaan dan supervisi yang serius agar kelemahan administrasi tidak berujung pada potensi pelanggaran hukum.
Selain itu, perhatian juga diarahkan kepada Camat Air Hitam, Gustian Afreza, yang dinilai memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan langsung terhadap perangkat pekon. “Ini tugas camat. Jangan hanya menunggu laporan, tapi harus aktif mengevaluasi kinerja aparatur pekon,” ujar salah satu sumber.
Masyarakat berharap evaluasi tidak hanya bersifat formalitas, tetapi menghasilkan langkah nyata untuk memperbaiki manajemen pemerintahan pekon, memperkuat koordinasi internal, dan meningkatkan kemampuan penyusunan SPJ agar pengelolaan anggaran publik berlangsung transparan dan profesional.
(Sahilman)
