
LAMPUNG BARAT – Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2023 di Pekon Manggarai, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, menjadi perhatian menyusul adanya informasi dan dugaan ketidaksesuaian pada kegiatan pengadaan ternak bebek yang bersumber dari Dana Desa.
Berdasarkan informasi awal yang diperoleh Media Warta Global Lampung, kegiatan pengadaan ternak bebek tersebut diduga memiliki anggaran sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dengan jumlah pengadaan yang tercantum dalam perencanaan sebanyak 150 ekor.
Namun, berdasarkan informasi yang diterima, jumlah bebek yang diduga direalisasikan atau disalurkan kepada penerima manfaat disebut-sebut hanya sekitar 80 ekor.
Apabila informasi tersebut sesuai dengan fakta pelaksanaan kegiatan, maka terdapat selisih sebanyak 70 ekor antara jumlah yang direncanakan dengan jumlah yang diduga direalisasikan. Informasi ini masih memerlukan penelusuran, klarifikasi, serta pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan.
Munculnya informasi tersebut menjadi perhatian terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa, khususnya mengenai kesesuaian antara anggaran, jumlah ternak yang dibeli, harga pengadaan, serta jumlah ternak yang benar-benar diterima oleh masyarakat atau penerima manfaat.
Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Media Warta Global Lampung akan berupaya meminta keterangan dan klarifikasi secara langsung kepada Peratin Pekon Manggarai, pihak pelaksana kegiatan, maupun pihak-pihak terkait lainnya, guna memperoleh penjelasan mengenai mekanisme pengadaan, jumlah ternak yang direalisasikan, serta dokumen pertanggungjawaban kegiatan.
Media juga akan berupaya meminta keterangan dari instansi terkait, termasuk Inspektorat Kabupaten Lampung Barat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (PMP), mengenai mekanisme pengawasan serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan yang bersumber dari Dana Desa.
Apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban kegiatan, maka pemeriksaan oleh pihak berwenang diperlukan untuk memastikan apakah kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengelolaan Dana Desa pada prinsipnya harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, keterbukaan informasi dan penjelasan dari pihak yang bertanggung jawab menjadi penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak menimbulkan spekulasi.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi awal yang diterima redaksi dan bukan merupakan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum maupun kerugian keuangan negara. Dugaan tersebut masih perlu dikonfirmasi dan dibuktikan melalui pemeriksaan pihak berwenang.
Media Warta Global Lampung tetap membuka ruang hak jawab, hak koreksi, serta klarifikasi kepada Peratin Pekon Manggarai maupun pihak-pihak terkait lainnya, sebagai bentuk komitmen terhadap pemberitaan yang profesional, berimbang, akurat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Media Warta Global Lampung – Mengedepankan informasi, konfirmasi, dan keberimbangan.(Sahilman)
