
LAMPUNG BARAT – Media Warta Global Lampung
Pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) Tahun Anggaran 2026 di Pekon Pampangan, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, menjadi perhatian setelah muncul dugaan adanya ketidaksesuaian kualitas pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
Berdasarkan dokumentasi foto kondisi fisik bangunan yang diperoleh Media Warta Global Lampung, terlihat bagian konstruksi beton dengan permukaan yang kasar, tidak rata, serta tampak kurang rapi. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pengerjaan dan kesesuaiannya dengan perencanaan teknis kegiatan.
Sementara itu, berdasarkan papan informasi kegiatan, tercantum SANIMAS TA 2026 Nomor 13, dengan pelaksana Pokmas Pampangan Mandiri, Pekon Pampangan, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, serta identitas Kementerian Pekerjaan Umum.
Pihak yang Membawahi Program Jangan Hanya Duduk Menerima Laporan
Munculnya kondisi fisik bangunan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius pihak yang membawahi, membina, dan mengawasi pelaksanaan Program SANIMAS.
Pengawasan tidak seharusnya hanya dilakukan melalui laporan administratif dari pelaksana kegiatan. Pihak terkait perlu turun langsung ke lapangan untuk memastikan kualitas pekerjaan benar-benar sesuai dengan gambar perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), volume pekerjaan, spesifikasi material, serta standar teknis konstruksi.
Jangan sampai pekerjaan dinyatakan selesai secara administratif, tetapi kualitas fisik bangunan justru menimbulkan pertanyaan dan keraguan di tengah masyarakat.
Pemeriksaan teknis diperlukan untuk mengetahui apakah kondisi yang terlihat dalam dokumentasi tersebut masih sesuai dengan standar pekerjaan atau justru menunjukkan adanya kekurangan yang harus diperbaiki.
Media Warta Global Lampung Berencana Berkoordinasi dengan LSM
Sebagai bentuk fungsi kontrol sosial dan kepedulian terhadap penggunaan anggaran pemerintah, Media Warta Global Lampung berencana melakukan koordinasi dengan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) guna menindaklanjuti temuan dokumentasi tersebut.
Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk membahas langkah-langkah penelusuran lebih lanjut, mengumpulkan informasi dan dokumentasi pendukung, serta mendorong agar pihak yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi fisik pekerjaan SANIMAS di Pekon Pampangan.
Apabila diperlukan, tindak lanjut juga dapat dilakukan melalui penyampaian surat permohonan klarifikasi dan permintaan pemeriksaan kepada instansi teknis yang berwenang.
Langkah tersebut bukan untuk mencari-cari kesalahan pihak tertentu, melainkan memastikan bahwa program yang menggunakan anggaran negara benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat sebagaimana mestinya kepada masyarakat.
Pokmas dan Instansi Terkait Diminta Memberikan Penjelasan
Media Warta Global Lampung meminta Pokmas Pampangan Mandiri, pemerintah Pekon Pampangan, serta instansi teknis yang membawahi program tersebut agar memberikan penjelasan secara terbuka.
Beberapa hal yang perlu mendapatkan klarifikasi antara lain:
1. Apakah kualitas konstruksi bangunan telah sesuai dengan spesifikasi teknis?
2. Apakah material dan proses pengerjaan telah sesuai dengan RAB serta gambar perencanaan?
3. Apakah pekerjaan tersebut sudah melalui pemeriksaan tenaga teknis atau pengawas yang berwenang?
4. Apakah terdapat catatan pemeriksaan atau evaluasi terhadap kualitas hasil pekerjaan?
Apabila dalam pemeriksaan nantinya ditemukan ketidaksesuaian, pihak berwenang diharapkan mengambil langkah perbaikan maupun tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
**Uang Negara Harus Dipertanggungjawabkan, Bukan Sekadar Menghabiskan Anggaran**
Program pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat harus mengutamakan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas. Masyarakat berhak mengetahui apakah pekerjaan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan perencanaan dan standar yang telah ditentukan.
Media Warta Global Lampung akan terus melakukan penelusuran serta berupaya meminta keterangan dari pihak-pihak terkait guna memastikan informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang dan berdasarkan fakta.
Pemberitaan ini merupakan bentuk kontrol sosial dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum. Dugaan ketidaksesuaian tersebut masih memerlukan pemeriksaan teknis dan klarifikasi lebih lanjut.
Media Warta Global Lampung tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Pokmas pelaksana maupun instansi terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Jangan biarkan pengawasan hanya sebatas laporan di atas meja. Turun ke lapangan, periksa hasil pekerjaan, dan pastikan setiap anggaran pemerintah benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas bagi masyarakat.(Sahilman)
