Lampung Barat – Media Warta Global Lampung
Pelaksanaan Program Revitalisasi pada satuan pendidikan di Kabupaten Lampung Barat kini menjadi perhatian publik. Munculnya berbagai informasi dan dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan sejumlah kegiatan revitalisasi yang beredar di tengah masyarakat maupun media sosial seharusnya menjadi alarm bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.
Program revitalisasi pendidikan bukanlah program biasa. Di dalamnya terdapat anggaran negara yang diperuntukkan bagi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Karena itu, setiap tahapan pelaksanaannya harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, ketepatan penggunaan anggaran, serta kesesuaian dengan petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jangan sampai pihak yang memiliki kewenangan hanya duduk menerima laporan administratif dari bawah tanpa memastikan secara langsung kondisi pekerjaan di lapangan. Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui meja kerja, tumpukan dokumen, ataupun laporan yang disampaikan oleh pelaksana kegiatan.
**Jika memang ada dugaan ketidaksesuaian, mengapa tidak segera turun ke lapangan?**
Pejabat dan instansi yang membawahi serta memiliki kewenangan pengawasan terhadap Program Revitalisasi Pendidikan seharusnya mengambil langkah konkret. Lakukan pemeriksaan fisik bangunan, kesesuaian volume pekerjaan, spesifikasi material, penggunaan anggaran, dokumentasi pelaksanaan, hingga keterlibatan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Jangan menunggu persoalan semakin ramai di media sosial atau menjadi sorotan pemberitaan baru kemudian mengambil tindakan. Pengawasan yang baik seharusnya bekerja sebelum persoalan berkembang, bukan sekadar bereaksi setelah muncul kritik dari masyarakat.
Publik berhak mengetahui apakah anggaran revitalisasi benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan apakah hasil pembangunan sudah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
Media ini juga menegaskan bahwa berbagai informasi dan dugaan yang beredar belum dapat dianggap sebagai kesimpulan adanya pelanggaran. Oleh sebab itu, diperlukan pemeriksaan objektif oleh instansi berwenang agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap secara terang.
Jangan jadikan laporan sebagai tameng untuk menghindari pemeriksaan lapangan. Sebab, keberhasilan sebuah program tidak cukup dibuktikan melalui laporan tertulis, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil pekerjaan yang nyata.
Media Warta Global Lampung akan berupaya melakukan penelusuran dan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk instansi yang membawahi Program Revitalisasi Pendidikan, pihak pelaksana kegiatan, serta satuan pendidikan yang menerima program tersebut.
Media ini juga membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi pihak-pihak yang disebutkan atau berkaitan dengan pemberitaan ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Dasar hukum dan prinsip pemberitaan:
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Pasal 3 UU Pers mengenai fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
3. Pasal 6 UU Pers mengenai peran pers dalam melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
4. Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 tentang kewajiban wartawan bersikap independen, akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
5. Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 tentang kewajiban menguji informasi, memberitakan secara berimbang, serta tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi.
Pertanyaan publik kini sederhana: apakah pengawasan Program Revitalisasi Pendidikan di Kabupaten Lampung Barat benar-benar berjalan sampai ke lapangan, atau hanya sebatas menerima laporan di atas meja?**
Pertanyaan tersebut patut dijawab melalui tindakan nyata, transparansi, dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.(Sahilman)
