Warga Lampung Barat Keluhkan Bau Limbah Panas Bumi, Desak Evaluasi Kepatuhan Lingkungan dan Uji DLH - Warta Global Lampung

Mobile Menu

Top Ads

Berita Update Terbaru

logoblog

Warga Lampung Barat Keluhkan Bau Limbah Panas Bumi, Desak Evaluasi Kepatuhan Lingkungan dan Uji DLH

Wednesday, 18 November 2026

Lampung Barat – Sejumlah warga di Kabupaten Lampung Barat menyuarakan keluhan atas dugaan pencemaran lingkungan yang dikaitkan dengan aktivitas pengelolaan limbah operasional PT Star Energy Geothermal. Keluhan utama berpusat pada kemunculan aroma tidak sedap dan menyengat yang dinilai mengganggu kenyamanan permukiman serta dinamika aktivitas harian masyarakat sekitar.

Persoalan ini mengemuka seiring kekhawatiran warga bahwa paparan bau tersebut berpotensi mencerminkan ketidakefektifan pengendalian dampak lingkungan di tapak kegiatan. Warga menilai isu ini tidak dapat dipandang sekadar gangguan sesaat, melainkan memerlukan audit kepatuhan secara objektif dan transparan.

Masyarakat meminta agar manajemen perusahaan melakukan peninjauan langsung terhadap sistem serta titik pembuangan limbah guna memastikan kesesuaiannya dengan baku mutu dan prosedur pengelolaan limbah yang berlaku. Pada saat yang sama, warga mendesak instansi berwenang—khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH)—untuk melakukan inspeksi lapangan, pengambilan sampel serta pengujian parameter kualitas lingkungan, dan penelusuran sumber emisi bau secara independen.

Apabila dalam proses verifikasi dan uji laboratorium ditemukan indikasi ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup, warga mendorong agar otoritas mengambil tindakan administratif maupun penegakan hukum sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerangka Regulasi dan Dasar Normatif Pengawasan

Dalam konteks tata kelola lingkungan hidup dan kegiatan usaha, aduan dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan merujuk pada sejumlah instrumen hukum dan regulasi utama di Indonesia, antara lain:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (sebagaimana telah diubah melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja), yang mengatur kewajiban setiap orang/pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi baku mutu lingkungan hidup, melakukan pengendalian pencemaran, serta menaati ketentuan perizinan berusaha atau persetujuan lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur secara rinci mekanisme persetujuan lingkungan, pengelolaan limbah/bahan berbahaya dan beracun maupun non-B3, pemantauan kualitas lingkungan, serta pengawasan dan sanksi administratif.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) terkait Baku Mutu Emisi/Kebauan serta Pengawasan Lingkungan Hidup, yang menjadi rujukan teknis instansi lingkungan hidup dalam menilai apakah suatu parameter bau atau limbah melampaui ambang batas yang diperbolehkan.

Pencantuman kerangka regulasi tersebut berfungsi sebagai rujukan normatif bagi proses pengawasan dan pembuktian oleh instansi berwenang, bukan sebagai vonis pelanggaran sebelum adanya hasil pemeriksaan resmi, uji laboratorium, dan penetapan otoritas.

Hingga rilis berita ini disusun, redaksi masih berupaya memperoleh pernyataan resmi, klarifikasi teknis, serta tanggapan dari manajemen PT Star Energy Geothermal terkait keluhan warga maupun langkah pengendalian lingkungan yang dijalankan. Publik menantikan transparansi informasi serta komitmen akuntabilitas ekologis dari seluruh pemangku kepentingan agar keseimbangan antara keberlanjutan energi, kepatuhan hukum, dan kualitas hidup masyarakat tetap terjaga.(Sahilman)