Lampung Barat– 20 Juli 2025
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Prabhu Indonesia Jaya menyoroti dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terjadi di SMP Negeri 1 Waytnong, Kabupaten Lampung Barat. LSM tersebut menilai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat seolah melakukan pembiaran atau bahkan menutupi indikasi pelanggaran tersebut.
Ketua DPD LSM Prabhu Indonesia Jaya, Sahilman, dalam keterangannya kepada awak media menyatakan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti Hasil Audit dari Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengarah pada dugaan penyalahgunaan dana BOS oleh pihak sekolah.
"Kami melihat adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan dana BOS di SMPN 1 Waytnong. Sayangnya, hingga saat ini, tidak ada tindakan tegas dari Plt Kepala Dinas. Justru terkesan ada upaya untuk menutupi persoalan ini dari publik," ungkapnya.
LSM Prabhu Indonesia Jaya akan segerah menindak lanjuti hal tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan untuk melakukan audit dan penyelidikan mendalam terhadap penggunaan dana BOS di sekolah tersebut.
Pihaknya juga meminta Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk bersikap transparan dan tidak menoleransi segala bentuk penyimpangan anggaran pendidikan.
"Dana BOS adalah hak siswa dan digunakan untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar. Bila diselewengkan, maka yang dirugikan adalah masa depan generasi bangsa.
"Pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 Kami pun telah mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat untuk meminta penjelasan terkait dugaan Penyelewengan anggaran dana BOS yang ada di SMP Negeri 1 Waytnong Namun sangat di sayangkan penjelasan dari (Plt) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nowo Wibawono,S.Pd.,M.PD menjelaskan bahwa dengan adanya temuan tersebut telah di kembalikan oleh pihak sekolah"Tegas nya.
Lebih Lanjut Saat Sahilman, Selaku Ketua LSM PRABHU INDONESIA JAYA Meminta bukti Pengembalian kerugian Negara ke kas Daerah demi untuk menciptakan transparansi namun Nowo Wibawono,S.Pd.,M.PD tidak dapat menunjukan Bukti pengembalian tersebut.Dalam hal ini Sahilman Berasumsi bahwa diduga (Plt) Dinas Pendidikan menutupi dan tidak tegas dalam mengambil tindakan"Tegas Sahilman
(Tim)
