TULANG BAWANG -
Wartaglobal,id
Lampung
Rapat internal antara sejumlah wartawan dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) beserta jajaran yang difasilitasi langsung oleh Ketua DPRD Alihasan bersama Komisi I berlangsung dengan suasana tegang. Namun hingga rapat usai, belum juga ditemukan titik terang atas persoalan yang mengemuka.
Ketua DPRD Alihasan secara lantang menyampaikan bahwa aspirasi para wartawan perlu dipahami, terlebih ketika menyangkut soal kesejahteraan. “Wajar saja mereka teriak kalau menyangkut urusan perut. Iya, saya selaku wakil rakyat wajib untuk menengahi ini,” tegas Alihasan dalam forum tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo, Nanang, menegaskan pihaknya tetap berpedoman pada regulasi resmi. “Kami tetap mengacu pada aturan Dewan Pers dan Kemendagri sesuai dengan surat edaran yang sudah diterbitkan.
Teman-teman staf juga sudah membentuk tim percepatan yang mulai berjalan dengan rekan-rekan media. Mekanismenya, setiap kegiatan diberikan Rp150 ribu dengan sistem tiga kali kegiatan per kelompok,” jelas Nanang.
Namun, pernyataan itu dipatahkan oleh sejumlah wartawan yang hadir. Jeffry Pratama, misalnya, mengungkapkan kekecewaannya atas mekanisme yang dianggap tidak berjalan efektif.
“Saya sudah ikut program tim percepatan, tapi sudah dua minggu insentif atau gaji dari pembuatan berita belum juga keluar.
Jumlah yang ditawarkan pun terlalu minim, hanya Rp450 ribu. Itu pun sebatas jasa liputan, tanpa ada reward tambahan seperti publikasi atau advertorial,” tegas Jeffry.
Senada dengan itu, Erwinsyah menekankan pentingnya transparansi dan keterlibatan perusahaan media, bukan hanya wartawan secara individu.
“Kita ini punya perusahaan. Jadi kalau Kominfo bekerja sama dengan wartawannya saja tanpa sepengetahuan perusahaan, itu jelas tidak tepat. Apalagi kalau semua harus melalui Dewan Pers, hasilnya hanya buang-buang waktu, tanpa solusi,” ujarnya.
Rapat yang dimaksudkan untuk mencari jalan keluar akhirnya berakhir tanpa kesepakatan konkret.
Suasana yang tegang menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah daerah dan insan pers masih jauh dari kata harmonis, sementara kebutuhan akan kejelasan mekanisme kerja sama dan penghargaan atas karya jurnalistik kian mendesak untuk segera dituntaskan. (Adri Leo)
