
LAMPUNG BARAT – Dugaan adanya pemungutan biaya terhadap wali murid untuk pembelian kaos olahraga bagi peserta didik baru Tahun Ajaran 2026 di SMP Negeri 1 Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, menjadi perhatian publik.
Informasi tersebut mencuat setelah adanya dugaan penarikan biaya kepada wali murid untuk pengadaan kaos olahraga. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengadaan, dasar penetapan biaya, serta apakah pembelian tersebut bersifat sukarela atau diwajibkan kepada seluruh wali murid.
Guna memperoleh informasi yang berimbang dan menjalankan fungsi kontrol sosial, awak media Media Warta Global Lampung berupaya melakukan konfirmasi kepada kepala SMP Negeri 1 Sumber Jaya melalui pesan WhatsApp.
Namun, dalam keterangannya, kepala sekolah memberikan jawaban:
"Silahkan hubungin komite saya aja inisial (TR)," ujar kepala sekolah melalui WhatsApp.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari informasi yang perlu diklarifikasi lebih lanjut, khususnya mengenai sejauh mana keterlibatan pihak sekolah dalam proses pengadaan maupun penarikan biaya kaos olahraga tersebut.
Media ini menilai bahwa persoalan tersebut perlu mendapat penjelasan terbuka dari pihak sekolah dan komite agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Dasar Hukum dan Ketentuan Kemendikbud
Apabila benar terdapat penarikan biaya yang bersifat wajib dan mengikat kepada wali murid, maka mekanisme tersebut perlu ditelaah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Beberapa ketentuan yang relevan antara lain:
1. Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
Pasal 10 ayat (2) menegaskan bahwa penggalangan dana oleh Komite Sekolah berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
Pasal 10 ayat (3) mengatur bahwa penggalangan dana harus didahului proposal yang diketahui oleh pihak sekolah.
Pasal 12 huruf a melarang Komite Sekolah menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah.
Pasal 12 huruf b juga secara tegas melarang Komite Sekolah melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.
2. Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
Peraturan ini menjadi salah satu dasar yang perlu diperhatikan dalam menilai dugaan pungutan biaya pendidikan pada satuan pendidikan jenjang SMP.
3. Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.
Pasal 9 ayat (1) menyatakan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.
Dengan demikian, perlu dibedakan antara sumbangan sukarela yang tidak memaksa dan tidak mengikat dengan pungutan yang bersifat wajib, mengikat, serta ditentukan jumlah dan jangka waktu pembayarannya.
Media Minta Klarifikasi Dinas Pendidikan
Media Warta Global Lampung berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat dapat melakukan klarifikasi dan pembinaan terhadap pihak sekolah apabila ditemukan adanya mekanisme pengadaan kaos olahraga yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Pihak sekolah maupun Komite Sekolah diharapkan dapat menjelaskan beberapa hal, antara lain:
- Apakah pembelian kaos olahraga diwajibkan kepada seluruh peserta didik baru?
- Berapa nominal biaya yang dibebankan kepada setiap wali murid?
- Siapa yang menentukan harga dan mekanisme pengadaan kaos olahraga tersebut?
- Apakah terdapat musyawarah dan persetujuan wali murid?
- Apakah wali murid yang tidak membeli atau belum mampu membayar tetap mendapatkan pelayanan pendidikan tanpa diskriminasi?
Media Warta Global Lampung menegaskan bahwa pemberitaan ini bukan untuk menghakimi atau menyimpulkan adanya pelanggaran hukum oleh pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial dan keterbukaan informasi publik di bidang pendidikan.
Hak Jawab dan Hak Koreksi
Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pers yang profesional dan bertanggung jawab, Media Warta Global Lampung membuka ruang seluas-luasnya kepada Kepala SMP Negeri 1 Sumber Jaya, Komite Sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, hak jawab, dan hak koreksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.
Apabila terdapat informasi yang perlu diluruskan, redaksi siap menerima penjelasan dan melakukan koreksi sesuai ketentuan yang berlaku.
MEDIA WARTA GLOBAL LAMPUNG
*Kontrol Sosial, Informasi Publik, dan Penegakan Supremasi Hukum.(Sahilman)
