LAMPUNG BARAT – Pemberitaan mengenai dugaan temuan cacing hidup dan ulat dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat, masih menjadi perhatian publik.
Perkembangan terbaru muncul setelah Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gedung Surian, Sahrul Syah, menyampaikan klarifikasi melalui pemberitaan media lain terkait persoalan tersebut.
Klarifikasi itu memuat keterangan bahwa pihak SPPG telah melakukan kunjungan ke sekolah, menyampaikan permohonan maaf, serta melakukan penarikan dan penggantian makanan yang sebelumnya dipersoalkan.
Menanggapi perkembangan tersebut, Media Warta Global Lampung memandang penting adanya keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik antara pihak SPPG, media massa, serta masyarakat agar tidak terjadi perbedaan pemahaman terhadap fakta di lapangan.
Sebelumnya, Media Warta Global Lampung telah memberitakan adanya dugaan temuan cacing hidup dan ulat pada menu MBG yang dibagikan kepada peserta didik di wilayah Kecamatan Gedung Surian.
Dalam pemberitaan tersebut, redaksi menggunakan kata *dugaan* karena informasi yang diperoleh masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dan penjelasan dari pihak-pihak terkait.
Pemberitaan tersebut juga dimaksudkan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan program pemerintah, khususnya menyangkut keamanan dan kelayakan makanan yang diberikan kepada anak-anak.
Hak Klarifikasi dan Hak Jawab Merupakan Hak Setiap Pihak
Media Warta Global Lampung menghormati hak Sahrul Syah selaku Kepala SPPG Gedung Surian untuk memberikan klarifikasi, menyampaikan pendapat, maupun menjelaskan tindakan yang telah dilakukan oleh pihaknya.
Hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan menyampaikan informasi yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
Namun, berkaitan dengan pemberitaan sebelumnya, redaksi juga mengingatkan pentingnya memahami mekanisme hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Adapun ketentuan yang menjadi perhatian antara lain:
1. Pasal 1 angka 11 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Hak Jawab merupakan hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
2. Pasal 1 angka 12
Hak Koreksi merupakan hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
3. Pasal 5 ayat (2)
Pers wajib melayani Hak Jawab.
4. Pasal 5 ayat (3)
Pers wajib melayani Hak Koreksi.
5. Pasal 6 huruf d
Pers nasional mempunyai peranan melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Selain itu, Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik mengatur bahwa wartawan Indonesia harus selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Dengan demikian, redaksi menilai bahwa apabila terdapat bagian pemberitaan yang dianggap tidak tepat atau merugikan pihak SPPG, penyampaian hak jawab maupun hak koreksi kepada media yang menerbitkan berita tersebut merupakan mekanisme yang dapat ditempuh sesuai ketentuan pers.
Hal ini bukan berarti pihak SPPG tidak diperbolehkan memberikan keterangan kepada media lain. Setiap media memiliki kebebasan menjalankan kegiatan jurnalistik sepanjang tetap berpedoman pada ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.
Perbedaan Keterangan Terkait Kunjungan ke Sekolah Perlu Dikonfirmasi
Di sisi lain, terdapat hal yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait informasi kunjungan pihak SPPG ke sejumlah sekolah.
Berdasarkan penelusuran langsung Media Warta Global Lampung ke TK Dharma Wanita Mekar Jaya, redaksi memperoleh keterangan dari kepala sekolah bahwa pihak SPPG Gedung Surian belum pernah datang ke sekolah tersebut untuk melakukan klarifikasi, mediasi, maupun menyampaikan permohonan maaf.
Keterangan tersebut merupakan hasil konfirmasi dari pihak sekolah dan masih perlu dipertemukan dengan penjelasan dari pihak SPPG agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar-benar utuh.
Oleh karena itu, redaksi memberikan kesempatan kepada Sahrul Syah untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai sekolah mana saja yang telah dikunjungi dalam rangka menindaklanjuti persoalan menu MBG tersebut.
Apakah kunjungan dan klarifikasi hanya dilakukan di SDN 1 Pura Mekar atau juga mencakup sekolah lainnya, termasuk TK Dharma Wanita Mekar Jaya?
Pertanyaan tersebut disampaikan semata-mata untuk memperoleh kejelasan informasi, bukan untuk menyimpulkan bahwa pihak tertentu telah memberikan keterangan yang tidak benar.
Menghindari Kesalahpahaman Antarsesama Insan Pers
Media Warta Global Lampung juga berharap agar perbedaan pemberitaan maupun penyampaian klarifikasi tidak berkembang menjadi kesalahpahaman antarsesama insan pers.
Setiap media memiliki kewenangan dan tanggung jawab jurnalistik masing-masing. Perbedaan sudut pandang dalam menyampaikan informasi merupakan hal yang dapat terjadi dalam praktik jurnalistik.
Namun, penyelesaian perbedaan informasi sebaiknya dilakukan melalui komunikasi yang profesional, verifikasi fakta, serta mekanisme hak jawab dan hak koreksi apabila diperlukan.
Redaksi tidak bermaksud mempermasalahkan keberadaan media lain maupun membatasi hak pihak mana pun untuk menyampaikan informasi kepada publik.
Keselamatan Peserta Didik Tetap Menjadi Prioritas
Terlepas dari perbedaan informasi yang berkembang, Media Warta Global Lampung menilai bahwa persoalan utama yang harus mendapatkan perhatian adalah keamanan, kebersihan, dan kelayakan makanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Pemeriksaan dan evaluasi oleh instansi berwenang diperlukan untuk memastikan apakah makanan yang dipersoalkan memenuhi standar keamanan pangan dan bagaimana langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.
Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala SPPG Gedung Surian, Sahrul Syah, pihak sekolah, maupun instansi terkait untuk memberikan keterangan, klarifikasi, hak jawab, dan hak koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan seseorang atau lembaga bersalah. Seluruh informasi yang masih dipersoalkan tetap harus melalui proses verifikasi dan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.
Media Warta Global Lampung berkomitmen menjalankan fungsi pers secara independen, profesional, berimbang, serta mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Pers bukan untuk mencari kesalahan seseorang, melainkan menyampaikan fakta, menjalankan kontrol sosial, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.(Sahilman)
