LAMPUNG TENGAH — Puluhan warga dari Desa Sri Agung dan Desa Bandar Sari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, bersama jajaran DPW Laskar NKRI Provinsi Lampung mendatangi Kantor Bupati Lampung Tengah, Selasa (19/05/2026).
Kedatangan masyarakat tersebut bukan tanpa alasan. Mereka datang membawa satu tuntutan penting: meminta kepastian penyelesaian konflik sosial yang sebelumnya sempat memicu gesekan antar warga dan hingga kini dinilai belum menunjukkan titik terang.
Namun suasana berubah menjadi tanda tanya besar ketika Bupati Lampung Tengah disebut tidak menemui massa yang datang secara langsung untuk meminta kejelasan tindak lanjut hasil kesepakatan yang sebelumnya pernah dibahas bersama pemerintah daerah.
Sikap bungkam dan tidak hadirnya kepala daerah itu pun memicu kekecewaan warga.
Dalam aksi tersebut, Sekretaris DPW Laskar NKRI Provinsi Lampung, Junaidi, bersama Bendahara DPW R. Fikri tampak mendampingi masyarakat yang berharap pemerintah daerah benar-benar serius menyelesaikan persoalan yang sudah cukup lama berlarut-larut.
Perwakilan masyarakat, Heri, SH, menegaskan bahwa warga datang bukan untuk menciptakan kegaduhan, melainkan menagih komitmen pemerintah daerah.
“Kami datang baik-baik untuk meminta kepastian. Kesepakatan sebelumnya sudah ada, tinggal bagaimana realisasi dan langkah nyata pemerintah daerah. Tapi sampai hari ini masyarakat belum melihat hasil konkret,” tegas Heri kepada awak media.
Menurutnya, lambannya penyelesaian justru berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat apabila terus dibiarkan menggantung tanpa kepastian hukum maupun langkah penyelesaian yang jelas.
“Kalau persoalan seperti ini terus dibiarkan, masyarakat tentu bertanya-tanya. Jangan sampai persoalan yang sudah pernah dibahas malah menjadi pemicu konflik baru yang lebih besar,” ujarnya.
Senada dengan itu, Sekretaris DPW Laskar NKRI Provinsi Lampung, Junaidi, menyatakan pihaknya akan terus mengawal aspirasi masyarakat hingga ada tindakan nyata dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
“Kami hadir untuk memastikan suara masyarakat tidak diabaikan. Bupati sebagai pimpinan daerah dan ketua Forkopimda seharusnya hadir memberi kepastian, bukan justru menghindar dari masyarakat yang datang mencari solusi,” kata Junaidi.
Ia juga menyayangkan sikap pemerintah daerah yang dinilai terkesan menutup diri terhadap keresahan masyarakat.
“Sangat disayangkan ketika masyarakat datang membawa harapan penyelesaian, tetapi tidak ditemui. Jangan sampai pembiaran ini memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terkait alasan tidak ditemuinya masyarakat maupun langkah konkret penyelesaian konflik yang dipersoalkan warga.(Sahilman)
